LANGSA — Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Bungong Lam Jaro (LSM BLJ), Zulfadli, meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk menegur Kepala Daerah Kota Langsa, Aceh terkait rendahnya keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintahan setempat.
Permintaan ini disampaikan lantaran dinilai belum adanya transparansi yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya berkaitan dengan penggunaan anggaran serta arus penerimaan dan pengeluaran dana daerah.
Menurut Zulfadli, informasi keuangan yang lengkap dan jelas semestinya dipublikasikan secara terbuka agar seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola dan digunakan.
“Jika tidak dipublikasikan, masyarakat justru tidak mendapat informasi yang layak. Warga tidak memahami ke mana arah pembangunan Kota Langsa ke depannya,” ujar Zulfadli di Langsa, Selasa (6/10/2026).
Ia menegaskan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar hak warga, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara negara dan pemerintahan daerah.
Tanpa transparansi yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah akan semakin menurun, serta memicu keraguan atas akuntabilitas pengelolaan dana rakyat.
Zulfadli berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti permintaan ini dengan memberikan peringatan atau teguran resmi agar Kepala Daerah Kota Langsa memperbaiki keterbukaan informasi keuangan daerah.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat, efisien, dan bermanfaat bagi kemajuan Kota Langsa. (Zainal)
