0pini
Oleh:zulfadli,S.Sos.I.MM
Selaku pendiri LSM Bungong Lam Jaro (BLJ), Zulfadli, S.Sos., M.M menyampaikan keprihatinan mendalam kepada pemerintah Indonesia terkait dugaan penurunan kualitas dan kuantitas dalam berbagai program serta proyek pembangunan di negeri ini. Hal ini dinilainya tidak sejalan dengan keinginan rakyat Indonesia yang mendambakan kemajuan yang nyata dan berkeadilan.
Fenomena yang terlihat jelas di lapangan sangat memprihatinkan. Contoh yang sering terlihat kualitas proyek aspal jalan yang baru berusia satu tahun sudah mengalami kerusakan.
Muncul dugaan kuat bahwa nilai nominal anggaran proyek telah mengalami pemotongan, sehingga kuantitas barang dan jasa yang diserahkan pun dikurangi dan hal ini dari dulu saya dengar dari mulut rekanan-rekanan bahwasanya proyek yang mereka kerjakan itu dibeli oleh mereka sehingga terjadinya monopoli mark up barang dikuwitansi.
Jika hal ini terus berlanjut, mustahil bagi negara kita untuk melaju dengan cepat untuk mencapai kemajuan itu.
Keprihatinan yang lebih dalam justru muncul dari sistem pendidikan di negri ini, Pendidikan tinggi — S1, S2, hingga S3 seakan hanya menjadi simbol untuk mendapatkan jabatan semata. Para sarjana yang bekerja di lingkungan pemerintahan, kini bukan lagi bekerja sepenuhnya untuk memajukan bangsa dan negara, melainkan lebih mengutamakan kepentingan penguasa dan peribadinya, Inilah yang membuat kemajuan kita berjalan lambat dan tertinggal.
Lantas, siapakah yang sesungguhnya menghambat kemajuan negeri ini?,
Jawabannya terang benderang: para penguasa keuangan, yang dibantu oleh tim anggaran beserta para pengguna anggaran di negara ini. Transparansi dan akuntabilitas yang lemah membuat rakyat hanya bisa menjadi penonton dari segala ketimpangan yang terjadi.
Sudah saatnya kita membuka mata lebar-lebar. Kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika anggaran negara tidak dikelola dengan jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Kualitas pembangunan harus terjamin, setiap rupiah anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemajuan Indonesia bukan milik segelintir orang berkuasa, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia.***
